skip to main | skip to sidebar
Tampilkan postingan dengan label pemerintahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pemerintahan. Tampilkan semua postingan

9/08/2011

Sampah TPA Dipindah ke Kampung

0 komentar
Tuban – Tiga minggu belakangan, ribuan kubik sampah terlihat berserakan di beberapa lahan kosong di Dusun Dondong, Desa Gedungombo, Kecamatan Semanding, Tuban. Sampah-sampah itu berasal dari TPA (Tempat Pengolahan Akhir) sampah milik Pemkab Tuban di desa setempat yang sengaja dipindahkan ke kampung dengan dalih untuk digunakan pupuk kompos.

Pantaun di lokasi, Kamis (8/9) siang, ada tiga lahan kosong dengan luas ratusan meter yang digunakan untuk menumpuk sampah. Tak tanggung-tanggung, tumpukan sampah itu tingginya ada yang lebih dari satu meter. Dan diperkirakan, volumenya pun mencapai ribuan kubik sampah basah dan kering dengan berbagai jenis. Lokasi penumpukan sampah di lahan-lahan kosong diantara rumah-rumah penduduk ini berjarak hanya beberapa puluh meter dari TPA yang terletak di sebelah utara perkampungan.

Di salah satu lokasi, nampak seorang pekerja berusaha meratakan sampah di lahan kosong menggunakan alat berat. Sementara di rumah-rumah penduduk, terlihat sejumlah ibu-ibu dan beberapa anak bermain di halaman. Bau busuk dari tumpukan ribuan kubik sampah yang menyengat, ditambah banyaknya lalat berkeliaran memaksa mereka harus ekstra sabar untuk tetap bertahan di kampung yang sudah puluhan tahun ditinggalinya.

Susi Ernawati (23), ibu rumah tangga yang rumahnya berdampingan lansung dengan salah satu lokasi penumpukan sampah di Dusun Dondong mengaku sudah hampir tidak kuat dengan kondisi ini. Saban hari, ia dan keluarga harus menahan bau tidak sedap sampah yang ada di samping rumahnya. “Tapi mau bagaimana lagi, wong kita memang sehari-hari tinggal di sini,” kata ibu dua anak tersebut.

Diceritakannya, sampah-sampah itu mulai dikeluarkan dari TPA menggunakan truk dan ditumpuk di lahan dekat rumahnya sejak sekitar tiga minggu lalu. Dirinya dan keluargapun diberitahu oleh pihak RT baru setelah sampah tersebut menumpuk di dekat rumahnya. Dan sejak saat itu, ia bersama keluarga dan puluhan warga lain harus mencium bau tidak sedap sepanjang waktu. “Setelah ada banyak tumpukan sampah, kami baru diberi tahu. Katanya, sampah-sampah ini akan digunakan pupuk,” ujarnya.

Akibat bau tidak sedap, banyak warga yang sampai mual dan pusing. Bahkan, tak sedikit yang sampai muntah-muntah. Selain itu, sepanjang waktu juga banyak sekali lalat yang berkeliaran di kampung. Tentunya, kondisi tersebut sangat tidak nyaman dirasakan oleh siapapun.

Beberapa warga lain yang ditanya tentang kondisi ini juga membenarkan bahwa mereka diberitahu bahwa sampah-sampah itu ditumpuk di sana untuk digunakan pupuk. Namun, seperti apa kejelasan dari proses pemindahan sampah dari TPA ke permukiman penduduk tersebut, mereka mengaku sama sekali kurang paham.

Terpisah, Rustomo selaku Kasi Kebersihan dan Persampahan, Bidang Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Tuban menyampakan bahwa sebagaimana ketentuan yang ada memang tidak diperbolehkan untuk memindahkan sampah dari TPA ke permukiman penduduk. Namun, terkait kondisi di Dusun Dondong, pihaknya juga berdalih bahwa sampah-sampah itu dipindah untuk dijadikan pupuk. “Pemindihan itu atas permintaan beberapa warga yang akan menggunakan pupuk. Namun, kita akan evaluasi lagi hal itu jika ada warga lain yang mengeluh,” jawabnya.

Menurutnya, ada sekitar 5 orang warga yang meminta sampah itu dipindah ke lahan mereka dengan alasan untuk dijadikan pupuk. Anehnya, meski tahu bahwa hal itu tidak diperbolehkan, Pemkab tetap memperbolehkan pemindahan sampah dari TPA ke permukiman penduduk.

Terkait keberadaan TPA sendiri, Rustomo menjelaskan bahwa TPA Tuban luasnya hanya sekitar 2 hektar. Dimana, kapasitas itu dianggap tidak mampu untuk menampung sampah yang saban hari masuk dengan volume sekitar 160 sampai 170 kubik. “Di daerah mana-mana, masalah sampah memang sulit untuk diatasi. Banyangkan saja, warga mana yang mau wilayahnya digunakan untuk tempat penampungan sampah?. Padahal, setiap hari ada sampah yang harus ditampung dan diolah dengan jumlah yang tidak sedikit,” kilahnya.emtovic

11/19/2010

Kebacut... Tahu 150 TKW Panik, Rombongan DPR Ngeloyor ke Mobil Sewaan

2 komentar
Cerita pilu Sumiati, tenaga kerja wanita (TKW) yang disiksa majikan di Arab Saudi, menghiasi pemberitaan media. Sikap abai ternyata tidak hanya dilakukan majikan yang kejam di negeri orang. Para wakil rakyat, yang menjadi Anggota DPR RI pun menunjukkan sikap abai saat rakyat yang memilihnya tengah kelimpungan di negeri seberang.

Rombongan Anggota DPR yang tengah kunjungan kerja ke Moskwa, Rusia, dilaporkan ”menelantarkan” 150-an TKW Indonesia yang kebingungan di Dubai. Di antara TKW itu ada yang kedua tangannya melepuh karena disiram air keras oleh majikan di Arab Saudi. Seorang TKW lain mengalami pendarahan di perut.

”Mereka egois sekali. Tidak ada satu pun peduli dengan nasib rakyat yang mereka wakili yang tengah kebingungan. Mereka menelantarkan para TKW di Dubai,” tutur Adiati Kristiarini, warga Indonesia yang mendampingi para TKW, dalam perbincangan dengan kompas.com beberapa waktu lalu.

Adiati menceritakan, peristiwa itu terjadi Sabtu (6/11). Ia bersama suaminya transit di Bandara Dubai dalam penerbangan New York-Jakarta. Di Gate 206, mereka menunggu keberangkatan Pesawat Emirates nomor penerbangan EK 358 tujuan Jakarta yang dijadwalkan berangkat pukul 10.25 waktu setempat.

Di situ, menunggu pula rombongan TKW 150-an orang. Para TKW itu tak saling kenal dan tidak pergi dalam satu koordinasi kelompok. Secara kebetulan saja mereka bertemu di bandara. Ada juga rombongan anggota DPR hendak pulang seusai studi banding di Rusia.

Sekitar 30 menit menunggu, tutur Adiati, ada pengumuman bahwa penerbangan ke Jakarta dibatalkan karena lalu lintas udara Indonesia tidak aman akibat letusan Merapi. Para penumpang lalu diarahkan menuju hotel. Dari sinilah kepanikan dimulai. Para TKW bingung. Mereka tak tahu harus berbuat apa, sementara petugas Emirates kurang informatif.

Menurut Adiati, sebelum tiba di hotel yang terletak di luar bandara, mereka harus melewati sejumlah prosedur. Inilah yang membingungkan TKW, sebab banyak di antara mereka tak bisa berbahasa Inggris. ”Saya dan beberapa orang Indonesia lain lalu berinisiatif membantu mereka,” ujarnya.

Agus Safari, seorang peneliti yang juga transit di Dubai dari Rusia, menceritakan dalam e-mail-nya kepada kompas.com, prosedur dari bandara menuju hotel memang berbelit. Pertama, penumpang antre mendapatkan visa sponsorship. Setelah itu cek imigrasi. Mereka lalu harus ke loket untuk cap kartu visa. Kemudian antre scan mata di satu sudut yang cukup jauh dari counter cap.

Sejumlah orang Indonesia, tutur Agus, spontan mengarahkan para TKW yang bingung. Di tengah keriuhan, menurut Agus, rombongan anggota DPR tampak duduk berkelompok di ruang tunggu, sementara kartu visa mereka dikerjakan agen tur mereka. Agus mengenali mereka anggota DPR, sebab ia satu pesawat dalam penerbangan dari Rusia. Temannya di Kedutaan Besar Rusia memberi tahu Agus soal rombongan itu.

”Saya heran, kok mereka tak tergerak ya mengatasi rakyat yang memilih mereka sedang panik dan bingung. Mereka hanya tertawa dan ngobrol. Masya Allah…,” cerita Agus.

Di antara orang Indonesia yang membantu TKW ada juga Riny Konig. Ia transit di Dubai dalam penerbangan dari Swiss. Menurut Riny, karena kesulitan komunikasi, banyak TKW yang dibentak petugas bandara. ”Di sebelah saya ada orang-orang Indonesia dengan paspor biru. Mereka diam saja melihat para TKW dibentak-bentak,” tutur Riny beberapa waktu lalu.

Rombongan penumpang Emirates itu akhirnya tiba di Hotel Holiday Inn, Sabtu (6/11). Di sini, para TKW kembali gaduh. Mereka bingung urusan pembagian kamar. Riny Konig, Adiati, Agus, dan sejumlah orang Indonesia turun tangan lagi.

Riny menuturkan, saat mereka sibuk mengoordinasi TKW, tiba-tiba seorang perempuan menegurnya. ”Bu, tolong dong dibilangin rombongannya jangan ribut, malu-maluin negara aja, kan enggak enak,” tegur perempuan itu kepada Riny.

”Rombongan mana, Bu?” tanya Rini. ”Itu, rombongan TKW,” kata perempuan itu.

”Lha, saya bukan TKW, Bu. Saya ini ingin pulang ke Indonesia, berlibur, kebetulan bertemu mereka. Mereka ribut karena bingung, banyak yang bertahun-tahun enggak pulang, kasihan. Ibu mau liburan juga?” tanya Rinny.

”O enggak, saya baru pulang dari Moskow, tugas negara,” kata perempuan itu. Belakangan, Riny tahu perempuan itu adalah anggota DPR yang habis studi banding di Moskwa.

Tangan Melepuh
Adiati menceritakan, di antara TKW ada seorang yang kedua tangannya melepuh disiram air keras oleh majikannya di Arab Saudi. Matanya merah karena dicolok majikan. ”Dia dari Karawang. Baru seminggu kerja sudah mendapat kekerasan. Ia tak punya uang sama sekali. Cuma bawa tas kecil berisi dua pakaian. Ia diam terus. Kasihan sekali,” tuturnya.

Ada pula seorang TKW mengalami pendarahan perut. Namanya Ipah. Adiati yang mendampingi Ipah selama di hotel menceritakan, Ipah terus berbaring selama menunggu kepastian terbang.

”Tidak ada satu pun anggota Dewan yang terhormat itu menaruh perhatian pada nasib dua TKW ini,” ucap Adiati kesal.

Esoknya, Minggu (7/11), ”relawan” Indonesia dan para TKW ”konsolidasi” di lobi hotel, supaya mudah koordinasi jika ada pengumuman kapan pesawat ke Jakarta akan terbang.

Adiati menuturkan, saat para ”relawan” sibuk mendata TKW, seorang lelaki berdiri menonton. ”Spontan saya bilang ke dia, Pak, mestinya Bapak yang ngurusin para pahlawan devisa ini, kan Bapak anggota DPR. Ini di depan mata Bapak jelas-jelas ada rakyat Bapak kesusahan, kasihan kan,” kata Riny.

”Maaf, Bu. Saya bukan anggota DPR,” kata lelaki itu. Ia mengetahui kemudian, lelaki itu adalah petugas agen travel yang mengurus perjalanan rombongan DPR. Lelaki itu lalu berbalik dan bergabung dengan rombongan DPR. Beberapa orang dari mereka sempat menoleh saat ia berbicara dengan lelaki dari agen travel itu. ”Mereka malah ngeloyor keluar menuju mobil sewaan,” kata Rini.

Minggu sore, mereka mendapat kabar pesawat berangkat pukul 01.00 waktu Dubai. Kembali terjadi kegaduhan. ”Tidak semua TKW dapat terangkut oleh bus yang disediakan. Jadi kami berangkat bertahap ke bandara,” ujar Agus.

Agus heran, di bandara ia tidak melihat seorang pun rombongan DPR. ”Rupanya mereka sudah pulang naik penerbangan pukul 20.00,” kata dia.

Menurut catatan kompas.com, anggota DPR yang ke Rusia adalah rombongan Komisi V yang studi banding terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Rumah Susun. Selain ke Rusia, Komisi V juga studi banding yang sama ke Italia.

Informasi yang dihimpun kompas.com, anggota rombongan itu terdiri dua dari FPAN, 4 dari F-Golkar, 4 dari F-Demokrat, 2 dari FPDIP, 1 dari FPKS, 1 dari FPPP, 1 dari FPKB, dan 1 dari Fraksi Gerindra.

Sekjen DPR Nining Indrasaleh, Selasa (2/11), mengatakan, anggota Komisi V itu berangkat 1 November. Nining mengungkapkan, anggaran untuk ke luar negeri ini untuk satu pembuatan UU Rp 1,7 miliar.

Nining menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 01/PM02/2009 tentang standar biaya umum 2010, anggota DPR mendapat jatah uang harian 509 dolar AS per hari. Uang harian itu mencakup transportasi lokal, biaya makan, hotel, termasuk uang saku.

Sebelumnya, banyak kecaman terhadap anggota DPR ke luar negeri. Kecaman kian kencang setelah bencana menghantam di berbagai daerah. Parpol pun telah melarang kadernya ke luar negeri. Namun, larangan itu hanya angin lalu.kompas.com

11/17/2010

Lagi-lagi, Perlakuan Memilukan Bagi TKI

0 komentar
Peristiwa memilukan kembali dialami pekerja asal Indonesia yang mengadu nasib sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di luar negeri. Kali ini terjadi di Arab Saudi.

Di mata majikan, Sumiati binti Salan Mustapa tampaknya tidak lagi dipandang sebagai manusia. Perempuan 23 tahun itu berkali-kali menerima siksaan hebat. Kasus ini mendapat perhatian besar di tanah air setelah suatu media massa di Arab Saudi akhir pekan lalu memberitakan nasib Sumiati. 

Harian The Saudi Gazzette mengungkapkan, sejak mulai bekerja pada 23 Juli 2010, Sumiati kerap menerima penyiksaan dari istri dan anak majikannya. Saat ini, Sumiati sedang dirawat di Rumah Sakit King Fadh di Kota Madinah. Lukanya sangat parah, sampai-sampai bibir bagian atasnya hilang, seperti luka gunting.
Sumiati merupakan TKI yang berasal dari Dusun Jala, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Bima, Nusa Tenggara Barat. Dia berangkat ke Arab Saudi melalui PT Rajana Falam Putri dan tiba di Arab Saudi pada 18 Juli 2010.
Penyiksaan Sumiati itu turut membuat prihatin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia lalu memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan para pejabat lain yang terkait agar serius menangani kasus Sumiati.

Penanganan itu termasuk dalam hal perawatan medis ataupun advokasi hukum. Khusus untuk upaya hukum terhadap majikan Sumiati, Yudhoyono minta agar hukum tidak dikaburkan. "Saya dengar ada upaya pengaburan. Jangan sampai hal ini terjadi. Saya ingin hukum ditegakkan," kata Yudhoyono sebelum Rapat Terbatas bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden, Selasa 16 November 2010.

Presiden meminta agar tim diplomasi Kementerian Luar Negeri memberikan bantuan total kepada TKW yang baru tiga bulan berada di Arab Saudi itu.  "Segera kirim tim agar yang bersangkutan dapat perawatan medis terbaik," ucap Yudhoyono sambil meminta agar kasus penyiksaan terhadap TKI tidak terjadi lagi.

Pihak keluarga menuntut pertanggungjawaban sponsor yang memberangkatkan Sumiati. Sementara pihak rumah sakit merekomendasikan agar Sumiati menjalani operasi plastik.
***
Lembaga pejuang hak-hak pekerja Indonesia di luar negeri, Migrant Care, menilai bahwa terungkapnya kasus penganiayaan keji terhadap Sumiati menunjukkan pembiaran terhadap berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM atas PRT migran.

"Tidak hanya kali ini saja, sudah terlalu banyak PRT Migran kita yang menjadi korban, namun pemerintah tidak menganggap ini sebagai persoalan serius yang menuntut perhatian dan tindakan kongkret agar tidak lagi ada korban yang berjatuhan," kata Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care dalam pernyataan resmi lembaga itu, Minggu 14 November 2010.

Kasus ini menunjukkan belum adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi mengenai perjanjian (MoU) tentang perlindungan PRT migran asal Indonesia seperti Sumiati. Padahal, absennya proteksi hukum bagi buruh migran membuka ruang lebar untuk berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap mereka. Apalagi, menurut Migrant Care, kedua negara juga sama-sama belum mengakui konvensi ILO untuk perlindungan PRT.

Maka lembaga itu menuntut pemerintah RI harus segera mengirim nota protes diplomatik kepada Arab Saudi sebagai bentuk protes terhadap kebiadaban majikan Sumiati yang melewati koridor kemanusiaan sekaligus mengawal kasus ini untuk segera diproses melalui jalur hukum, dan memastikan tidak ada proses di luar itu.

Pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia juga harus menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk segera mengambil langkah kongkret bagi perlindungan PRT migran melalui pembentukan MoU yang mencerminkan prinsip-prinsip HAM dan decent work (kerja layak). Kemenakertrans RI juga dituntut melakukan investigasi terhadap proses penempatan Sumiati ke Saudi Arabia, yang diduga kuat menjadi korban sindikat trafficking atau penyelundupan manusia.

Pemerintah, melalui Kementrian Luar Negeri (Kemlu), pernah mengungkapkan hambatan yang sering ditemui dalam  soal perlindungan WNI atau pekerja migran di luar negeri.

Mantan Direktur Perlindungan WNI dari Kemlu, yang kini menjadi Konsul Jenderal RI di Hong Kong, Teguh Wardoyo, dalam wawancara yang dimuat VIVAnews beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa di beberapa negara tujuan penempatan, pekerja asing yang bergerak di sektor informal tidak dilindungi oleh Hukum Perburuhan atau Ketenagakerjaan setempat.

Selain itu, minimnya pendidikan sebagian besar TKI yang bergerak di sektor informal membuat mereka kerap tidak memahami hak-hak yang ada di perjanjian kerja.

"Masalah rendahnya pendidikan TKI merupakan pemicu berbagai masalah yang timbul di luar negeri. TKI kerap tidak bisa membaca dan menulis, akibatnya mereka tidak tahu bahwa identitas mereka dipalsukan di paspor, tidak paham isi kontrak, dan tidak dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi kerja di luar negeri yang berbeda dengan di Indonesia," kata Wardoyo.

"Yang terparah adalah mereka tidak dapat membela diri ketika mengalami eksploitasi, baik oleh majikan maupun agen. Jika TKI yang dikirimkan setidaknya berpendidikan minimal SMA, dengan dasar pendidikan yang memadai tentunya kompetensi mereka akan jauh lebih baik," lanjut Wardoyo.

***

Demi mencegah munculnya kasus serupa seperti yang dialami Sumiati, maka pemerintah Indonesia diharapkan menerapkan langkah yang sama saat menghadapi Malaysia tahun lalu, yaitu menangguhkan pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi dan memaksa mereka untuk berunding membuat perjanjian yang menjamin perlindungan dan hak-hak para pekerja.

Selain Arab Saudi, Malaysia pun dikenal sebagai salah satu tujuan utama pengiriman pekerja migran - khususnya di sektor informal, seperti pembantu rumah tangga. PRT asal Indonesia pada akhirnya memberi pengaruh yang cukup signifikan bagi negara tempat mereka bekerja.

Malaysia kini tampak kesulitan mendapatkan tenaga baru untuk menjadi pembantu rumah tangga (PRT) sejak Indonesia menghentikan ekspor PRT ke Negeri Jiran tahun lalu. Menurut laman harian The Star, Selasa 16 November 2010, para agen penyalur PRT mengaku kesulitan untuk mendatangkan PRT asing sejak Indonesia membekukan pengiriman PRT Juni tahun lalu, menyusul banyaknya kasus penganiayaan dan perlakuan yang tidak pantas yang diterima pekerja dari negeri ini.

"Kita terpaksa menolak permintaan PRT dari konsumen karena kekurangan tenaga," kata Raja Zulkepley Dahalan, direktur Agensi Pekerjaan Haz Bhd, kepada The Star.   

Sambil menunggu perundingan antara Indonesia dan Malaysia untuk membuat perjanjian yang menjamin perlindungan dan hak-hak PRT dari Indonesia, para agen lalu melirik negara-negara lain sebagai alternatif, diantaranya Kamboja. Direktur Agensi Pekerjaan Sri Nadin Sdn Bhd, Fiona Low, mengungkapkan bahwa banyak agen kini berpaling ke Kamboja sebagai sumber penyedia PRT karena sementara ini merupakan alternatif terbaik.vivanews.com

11/08/2010

PDIP Ingin Balas Kekalahan Pilbup Tuban

0 komentar
SURABAYA - Kekalahan pemilihan bupati (Pilbup) Tuban 2006 silam masih yang berujung kerusuhan, membekas di internal kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Kekalahan dulu itu menjadi pelajaran sangat berharga sekaligus menjadi penggugah semangat menang dalam
Pilbup 2011 mendatang,” jelas Sirmadji Tjondro Pragolo, Ketua DPD PDIP Jatim, Selasa (12/10).

PDIP Jatim menyebut kekalahan di Pibup Tuban empat tahun lalu sebagai kecelakaan sejarah. Sebab jago yang diusungnya bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kalah tipis.

Sirmadji mengungkapkan, persiapan PDIP untuk Pilbup Tuban saat ini baru melihat calon dan melakukan penjajagan koalisi. Maklum untuk mengusung calon PDIP yang memiliki enam kursi masih butuh tambahan dua kursi lagi.

“Protapnya, nanti dibuka pendaftaran di DPC, lalu ada konfercabsus untuk menentukan calon yang dimintakan rekomendasi ke DPP. Di luar proses ini, partai juga melakukan survei figur-figur yang dikehendaki masyarakat. Baik figur PDIP maupun figur-figur di luar partai,” tuturnya.

Hasil Survei ini pula , kata Sirmadji, yang akan menjadi salah satu pertimbangan PDIP untuk menentukan porsi dalam koalisi, apakah PDIP mengambil posisi calon bupati atau kembali mengambil porsi wakil seperti 2006 silam. “Kalau ternyata calon dari PDIP ternyata memiliki popularitas dan elektabilitas lebih tinggi, ya ambil posisi nomor satu. Sebaliknya, kalau ternyata calon dari mitra koalisi yang elektabilitasnya lebih tinggi, PDIP akan ambil wakil,” katanya.

Saat ini dari internal kader PDIP, ada dua figur yang sudah mengibarkan bendera untuk maju. Yaitu Go Cong Ping (Teguh Prabowo Gunawan), mantan cawabup yang kalah tahun 2006 dan Ali Mudji, Fraksi PDIP di DPRD Jatim dari daerah pemilihan (dapil) Tuban-Bojonegoro. surya.co.id

11/07/2010

Rp 31 M untuk Pilkada Tuban

0 komentar
Tuban -SURYA- Pilkada Kabupaten Tuban 2011 diperkirakan menghabiskan dana Rp 31 miliar. Semua dana itu, diambil dari uang APBD Tuban berdasar pengajuan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tuban.

Ketua KPUD Tuban, Soemito Karmani kepada Surya, Rabu (26/10) mengatakan, dana pilkada terbagi dalam dua tahun anggaran, yakni anggaran 2010 Rp 6.534.525.040 dan anggaran 2011 Rp 25.141.702.419.

“Anggaran yang diajukan pada 2011 ini untuk biaya pilkada dua putaran. Untuk putaran pertama Rp 14.634.474.482 dan putaran kedua sebesar Rp 10.507.227.937,” terang Sumito.

Jika dibandingkan dengan anggaran Pilkada 2006, anggaran Pilkada 2011 ini jauh lebih besar. Biaya Pilkada 2006 hanya Rp 10 miliar, dan dari dana tersebut, Rp 1 miliar digunakan untuk membiayai keperluan panwaslu.

Namun, pada Pilkada 2011, panwas memiliki anggaran sendiri sebagaimana yang diajukan oleh Pemkab Tuban. Berapa anggaran untuk panwas, belum jelas. “Dana untuk panwas diperhitungkan dan diajukan oleh Pemkab Tuban,” jawab Minan, Ketua Panwaslu Tuban saat ditemui di kantornya.-emtovic-
http://www.surya.co.id/2010/10/28/rp-31-miliar-untuk-pilkada-tuban.html

Dua Balon Independen ke KPU

0 komentar
Pasangan Bangkit (emtovic)
Tuban - SURYA- Dua pasangan bakal calon (balon) Bupati Tuban dari jalur independen menyerahkan surat dukungan ke KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) setempat, Senin (1/11). Mereka adalah pasangan Muhammad Chamim Amir-Ashadi Suprapto dan pasangan Bambang Lukmantono-Edy Toyibi.

Bisa dipastikan, hanya dua calon inilah yang bakal maju sebagai calon independen pada pemilukada yang bakal digelar 1 Maret 2011. Pasalnya, sesuai tahapan pemilukada, kemarin merupakan batas akhir bagi pasangan calon yang maju dari jalur independen untuk menyerahkan dukungan.

Pasangan pertama yang menyerahkan dukungannya ke KPUD adalah pasangan Chamim-Ashadi. “Kami menyerahkan 46.351 dukungan dari 223 desa yang berada di 20 kecamatan,” kata Chamim yang datang ke kantor KPUD tanpa didampingi Ashadi sebagai pasangannya sekitar pukul 14.45 WIB.

Beberapa puluh menit kemudian, pasangan Bambang Lukmantono-Edy Toyibi (Bangkit) tiba di kantor KPU di Jl Pramuka untuk melakukan hal yang sama, yakni menyerahkan dukungan guna melengkapi persyaratan maju sebagai calon bupati/wakil bupati Tuban periode 2011-2016. “Kami menyerahkan 39.100 dukungan yang terkumpul dari 15 Kecamatan,” ujar Bambang Lukmantono. Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi faktual sebelum mengesahkan keduanya untuk maju sebagai calon.-emtovic-
http://www.surya.co.id/2010/11/02/dua-balon-independen-ke-kpud.html

Ali Muji Mundur, Cong Ping Melenggang

0 komentar
Ali Muji (emtovic)
Tuban - Surya- Tokoh PDIP asal Kabupaten Tuban, Ali Mudji, resmi mengundurkan diri sebagai bakal calon bupati (bacabup) Tuban, lantaran kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk meneruskan niatnya maju dalam pilkada tahun depan.

“Pak Ali Mudji mengundurkan diri, sebab rekomendasi dokter menyatakan bahwa kesehatannya tidak mungkin untuk digunakan beraktivitas sebagai cabup selama dua bulan ke depan,” kata Subandi, salah satu orang terdekat anggota DPRD Jatim tersebut.

Pengunduran diri ini mengagetkan sejumlah kalangan lantaran dilakukan menjelang pendaftaran calon ke KPUD. Apalagi, Ali Mudji sudah mendaftarkan diri ke DPIP bergandengan dengan Muhammad Anwar yang menjadi bakal calon wabup. “Kami memang sudah mendapat kabar itu. Tapi, secara resmi DPC PDIP Tuban belum menerima surat secara resmi,” kata Sekretaris DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PDIP Tuban, Abu Kholifah, Minggu (7/11).

Mundurnya Ali Mudji dalam kancah perebutan rekomendasi DPP PDIP untuk maju sebagai calon bupati Tuban ini berarti membuka peluang besar bagi Teguh Prabowo alias Cong Ping yang juga sudah mendaftar ke PDIP untuk maju sebagai bacabup melalui partai berlambang Banteng Moncong Putih tersebut. Ketua DPC PDIP Tuban, Karjo mengaku kedua orang itu telah mendaftar ke partainya.

Kepada Surya, Cong Ping mengaku telah mendengar kabar tentang pengunduran diri Ali Mudji. Namun, lelaki yang pernah mendekam sembilan bulan di Rutan Medaeng dalam kasus kerusuhan Pilkada Tuban 2006 itu, menyatakan bahwa saat ini yang menjadi konsentrasi dirinya adalah rekomendasi DPP.

“Bagi saya yang paling penting saat ini ada rekomendasi DPP. Setelah menerima rekomendasi, saya bisa dengan cepat menentukan pasangan untuk maju dalam pilkada 2011 nanti,” ujar Cong Ping.emtovic
http://www.surya.co.id/2010/11/08/ali-mudji-mundur-cong-ping-melenggang.html
Langganan: Postingan (Atom)